Daftar 8 Titik Lokasi Posko Mudik BPJS Kesehatan
Posko mudik BPJS Kesehatan kembali hadir di beberapa titik jalur mudik Lebaran 2025. Posko mudik berikut dihadirkan peranan menambahkan kenyamanan bagi pemudik yang pulang ke kampung halaman.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal mengatakan, selama mudik Lebaran, BPJS Kesehatan rutin menghadirkan Posko mudik yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik.
“Tahun ini, Posko mudik bisa dikunjungi oleh pemudik sejak tanggal 26-30 Maret 2025. Selain itu, kami termasuk mengakses Posko Mudik BPJS Kesehatan pas arus balik di Rest Area Banjaratma KM 260B, Brebes terhadap 5-7 April 2025,” katanya.
“Selain sarana pemeriksaan kebugaran gratis, kami termasuk sediakan sarana pijat relaksasi bagi pemudik,” paham Afdal pas resmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Rabu (26/3/2025).
Afdal menyebutkan bahwa Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan telah mempredikasi kuantitas pemudik terhadap Lebaran tahun 2025 diperkirakan 146,48 juta pemudik atau sebesar 52 prosen dari kuantitas penduduk.
“BPJS Kesehatan mengambil peran dalam menolong sediakan sarana pemeriksaan kebugaran gratis lewat Posko Mudik BPJS Kesehatan agar bisa melindungi kebugaran para pemudik dan menahan terjadinya kecelakaan selanjutnya lintas akibat kelelahan berkendara,” jelasnya.
Sebagai informasi, Posko Mudik BPJS Kesehatan berlokasi di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429A, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B Brebes.
Semua Layanan yang Dihadirkan Gratis
Afdal mengungkapkan, para pemudik bisa memakai beberapa sarana lainnya di Posko Mudik BPJS Kesehatan layaknya sarana relaksasi, penyediaan obat-obatan, bantuan tindakan sederhana yang berbentuk emergency hingga bantuan rujukan andaikan diperlukan.
“Para pemudik yang singgah di Posko Mudik BPJS Kesehatan bisa memakai sarana berikut secara gratis tanpa dipungut biaya. Untuk itu, kami mengimbau kepada para pemudik agar jangan sungkan untuk singgah dan memakai sarana yang telah kami sediakan,” ungkapnya.
“Posko Mudik BPJS Kesehatan dapat beroperasi selama 24 jam penuh, terbagi atas tiga tim yang bertugas secara bergantian tiap-tiap delapan jam. Masing-masing tim berikut terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis dan satu pengemudi ambulance,” paham Afdal.
Ia mengimbau kepada para pemudik agar selalu melindungi standing keaktifan kepesertaan JKN, agar andaikan jatuh sakit atau mengalami rintangan kebugaran pas meniti mudik Lebaran, bisa segera mengakses sarana di sarana kebugaran paling dekat tanpa kendala.
“Dengan prinsip portabilitas Program JKN, peserta bisa mengakses sarana rawat jalur di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lain maksimal tiga kali kunjungan dalam satu bulan,” ujar Afdal.
Afdal mengatakan, andaikan dalam suasana kronis darurat, pemudik bisa segera berkunjung ke tempat tinggal sakit paling dekat tanpa harus rujukan.
“Daftar sarana kebugaran paling dekat yang selalu beroperasi selama cuti bersama dengan dan libur Lebaran tahun 2025 bisa dibuka penduduk lewat Aplikasi Mobile https://selaparangtv.com/ JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165,” katanya.
Afdal menegaskan, pihaknya telah menguatkan sinergi bersama dengan sarana kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat sambungan untuk selalu menambahkan service bagi para pemudik di jaman periode mudik Lebaran.
“Untuk itu, andaikan peserta mengalami rintangan pas mengakses sarana kesehatan, BPJS Kesehatan terbuka mengakomodir peserta lewat Pelayanan Administrasi lewat Whatsapp (PANDAWA) di nomer 0811 8 165 165, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Baca Juga : Beberapa Hal Menarik Yang Sangat Berbeda Di PNS Indonesia Dengan Luar Negeri
Komisi VI DPR Panggil Pertamina pada 12 Maret terkait Korupsi Tata Kelola Minyak
Komisi VI DPR RI akan memanggil Pertamina pada 12 Maret 2025 untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak. Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pertamina menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Pemanggilan Pertamina oleh Komisi VI DPR
“Kasus Pertamina ini cukup mengejutkan kita semua. Sebelumnya, Komisi XII DPR sudah lebih dulu memanggil Pertamina, sehingga kami di Komisi VI akan meminta keterangan pada 12 Maret nanti terkait perkembangan kasus tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
Klarifikasi Terkait Isu BBM Oplosan
Selain membahas dugaan korupsi, Komisi VI DPR juga akan meminta server jepang penjelasan terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pengoplosan BBM Pertalite dan Pertamax. Menanggapi hal ini, Andre menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM dari Pertamina.
“Kami juga akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran. Selain itu, kami menerima banyak masukan dari masyarakat yang khawatir terkait isu pengoplosan BBM Pertalite dan Pertamax,” jelas Andre.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa BBM yang beredar saat ini merupakan hasil oplosan.
“Penjelasan dari Pertamina, Komisi XII DPR, dan Kejaksaan Agung sudah sangat jelas. Tidak ada BBM oplosan. Masyarakat tidak perlu ragu untuk tetap menggunakan BBM dari Pertamina,” tegasnya.
Baca Juga : https://www.kanreg3bkn.com/pekerja-di-tangerang-tewas-usai-terjatuh-dari-lantai-3-perumahan/
Kejaksaan Agung Berikan Klarifikasi
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai kualitas BBM yang beredar. Terkait hal ini, Kejagung memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar.
“Kami ingin menegaskan bahwa penegakan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Kami melihat ada keresahan di masyarakat yang seolah-olah ada isu oplosan atau blending dalam BBM Pertamina,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/2/2025).
Harli menambahkan bahwa penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini mencakup periode 2018 hingga 2023. Dengan demikian, penyidikan ini tidak serta-merta berkaitan dengan BBM yang beredar saat ini.
Kesimpulan
Pemanggilan Pertamina oleh Komisi VI DPR pada 12 Maret 2025 bertujuan untuk mengklarifikasi dua hal utama, yakni perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak serta kesiapan Pertamina menghadapi Idul Fitri. Meskipun isu terkait oplosan BBM sempat mencuat, pihak DPR dan Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada BBM oplosan yang beredar di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan percaya pada kualitas BBM dari Pertamina.